Foto: FGD Penyusunan Dokumen Clearance Kamis (23/7) di Ruang Kuliah Umum, Desain HUB ISI BALI.
Institut Seni Indonesia Bali (ISI BALI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen clearance bertema “Wakya Jnana Widya: Pranata Pemulia Pendidikan Seni”, Kamis (23/7), di Ruang Kuliah Umum, Desain HUB ISI BALI.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yaitu Muchamad Rochim, S.Kom., Ikhwanul Hakim, B.ICT., dan Aziz Yanuar Saputra, S.Komp.
Ketua Panitia FGD, Agus Ngurah Arya Putraka, S.Sn., M.Sn., dalam laporannya menjelaskan bahwa dokumen clearance TIK merupakan bukti persetujuan atau rekomendasi dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa rencana belanja infrastruktur, aplikasi, atau sistem teknologi informasi telah memenuhi prinsip efisiensi serta standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Clearance merupakan tahapan persetujuan dan izin resmi dari pemerintah pusat yang harus dipenuhi dalam pengadaan barang tertentu, terutama perangkat TIK impor seperti hardware, komputer, mesin fotokopi, dan peralatan kantor lainnya yang memerlukan proses clearance,” ujarnya.
Foto: FGD Penyusunan Dokumen Clearance Kamis (23/7) di Ruang Kuliah Umum, Desain HUB ISI BALI.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi ISI BALI saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi menyampaikan bahwa ISI BALI menargetkan pengajuan dokumen clearance TIK pada tahun ini untuk mendukung pengadaan kebutuhan teknologi informasi kampus.
Ia menekankan bahwa peningkatan jumlah mahasiswa menuntut adanya peremajaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dan layanan akademik. Karena itu, FGD ini menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari seluruh unit pengguna di lingkungan ISI BALI.
“Kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh unit kerja dalam upaya meningkatkan infrastruktur layanan ISI BALI agar semakin maju dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Namun, proses pengadaan peralatan tersebut harus melalui tahapan administratif, salah satunya clearance yang disetujui oleh pemerintah berwenang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses penyusunan dokumen clearance menjadi sangat penting,” jelasnya.
Dalam sesi pemaparan, tim SPBE Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memberikan penjelasan mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan TIK, penyusunan dokumen clearance, standar SPBE, serta langkah-langkah yang harus dipenuhi agar pengajuan pengadaan dapat diproses secara efektif dan sesuai regulasi.
FGD diikuti oleh berbagai unsur pimpinan dan pengelola administrasi di lingkungan ISI BALI, antara lain staf UPA TIK, wakil dekan bidang keuangan dan umum Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) dan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta staf, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum, para kepala bagian dan kepala subbagian terkait, termasuk Pascasarjana dan LPPM.
ISI BALI berharap proses penyusunan dokumen clearance dapat dilakukan secara lebih terarah, akuntabel, dan sesuai ketentuan pemerintah, sehingga penguatan infrastruktur digital kampus dapat segera diwujudkan untuk mendukung transformasi layanan pendidikan tinggi berkualitas. (ISIBALI/Humas)
