by admin | Sep 18, 2010 | Berita
Jakarta — Partisipasi sekolah siswa dari keluarga termiskin mengalami kenaikan. Berdasarkan data Susenas 2004-2009, angka partisipasi murni (APM) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah siswa dari golongan keluarga termiskin meningkat dari 49,97 persen pada 2004 menjadi 61,89 persen pada 2009.
“Anak-anak yang latar belakang ekonomi sangat miskin pun punya kesempatan untuk masuk SMP,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kemdiknas, Jakarta, Jumat (17/9/2010).
Mendiknas menyampaikan, tren kenaikan ini diikuti dengan semakin kecilnya gap APM siswa termiskin dengan siswa dari golongan keluarga terkaya. Dijelaskannya, pada 2004 gap APM siswa termiskin dibandingkan siswa terkaya mencapai 30 persen. Pada 2009, jaraknya hanya tinggal tujuh persen. “Gap-nya sudah semakin kecil dan trennya naik,” ujarnya.
Mendiknas melanjutkan, tren kenaikan partisipasi sekolah siswa miskin juga terjadi pada jenjang sekolah menengah atas (SMA). Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA 2003 siswa termiskin 23,2 persen naik menjadi 39,1 pada 2008 dan 54,3 persen pada 2009. “Intervensi bantuan operasional sekolah (BOS) memastikan kenaikan ini,” katanya.
Kenaikan ini juga diiringi dengan berkurangnya gap partisipasi sekolah siswa termiskin dan terkaya. APK SMA/SMK/MA siswa terkaya 81,7 persen pada 2003 menjadi 79,5 persen pada 2009. Gap APK siswa termiskin dibandingkan dengan siswa terkaya berkurang dari 58,5 persen menjadi 25,2 persen. Nilai penurunannya 33,3 persen.
Pada jenjang pendidikan tinggi APK siswa termiskin naik dari 0,98 persen pada 2003 menjadi 6,31 pada 2009. Adapun APK siswa terkaya tidak mengalami perubahan signifikan dari 31,3 padan 2003 menjadi 32,6 pada 2009. “Ada kenaikan, tetapi harus digenjot lagi,” ujar Mendiknas.
Adapun APM untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) tidak mengalami tren kenaikan yang signifikan. APM SD/MI siswa termiskin pada 2003 91,4 persen, sedangkan pada 2009 93,2 persen. Persentase gap antara siswa termiskin dan terkaya pun tidak mencolok. APM SD/MI siswa terkaya pada 2003 91,6 persen, sedangkan pada 2009 94,4 persen.
“Untuk urusan SD atau MI itu gap antara terkaya dan termiskin hampir tidak ada, hanya satu persen. Artinya anak-anak yang latar belakang sangat miskin maupun sangat kaya semuanya bisa masuk ke SD,” ujar Menteri Nuh. (agung)
Sumber: http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/9/17/miskin.aspx
by admin | Sep 18, 2010 | Berita
Jkt-Humas, Berdasarkan laporan berbagai pihak dan dengan pengecekan langsung di situs www.bknprofile.com, maka BKN menyatakan bahwa situs ini merupakan situs rekayasa, dan bagi pihak-pihak yang membuat situs ini untuk segera menutupnya.
Tampilan website palsu
Keberadaan situs palsu ini dimungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai pihak khususnya pada proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini terlihat dari data-data yang dilampirkan terkait usulan CPNS dari berbagai instansi yang tidak benar. Bagi semua pihak yang namanya tertera dalam list website ini untuk tidak mempercayai ataupun mengindahkan informasi yang disampaikan dalam website itu.
List CPNS dalam Website palsu
Terkait adanya situs paslu ini, kami sampaikan bahwa :
- BKN hanya menggunakan dua situs resmi yakni www.bkn.go.id dan www.sesmabkn.com
- BKN tidak pernah menampilkan setiap usulan CPNS dari setiap instansi, baik pusat maupun daerah.
- Dalam setiap proses pemberkasan hingga penetapan Nomor Identitas PNS dilakukan oleh instansi secara kedinasan.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Humas BKN Pusat Jakarta, telp. 80882815
Apabila dengan adanya situs palsu ini ternyata ada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk segera melapor kepada pihak yang berwajib/kepolisian untuk dapat segera ditindaklanjuti.
Humas BKN
Sumber: http://www.bkn.go.id/in/berita/1330-waspada-adanya-website-bkn-palsu.html
by admin | Sep 18, 2010 | Berita
JAKARTA–Semua perguruan tinggi wajib akreditasikan program studi yang dibukanya. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) memberi batas waktu bagi seluruh perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk mengakreditasi seluruh program studinya pada 2012.
”Jika tidak, mereka tak diperkenankan mengeluarkan ijazah,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal, Rabu (16/9)
Kewajiban untuk mengakreditasi program studi memang belum diberlakukan dengan tegas pada tahun ini. Sebab, kata Fasli, akreditasi perlu diberlakukan secara bertahap, dan pemerintah memberikan waktu yang cukup kepada seluruh perguruan tinggi. ”Kalau tahun ini, akreditasi hanya berbentuk imbauan, dan hanya untuk membedakan kualitas,” jelasnya.
Uji akreditasi itu direalisasikan berdasarkan PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. ”Maka dari PP itulah semua program studi, baik di perguruan tinggi negeri dan swasta harus sudah terakreditasi,” ujar Fasli.
Akreditasi nantinya dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali. Perguruan tinggi langsung meminta ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk dievaluasi.
“Enam bulan sebelum status akreditasi kedaluwarsa, perguruan tingi harus secepatnya datang untuk diuji kembali,” papar mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) itu.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemdiknas, hingga kini, ada sekitar 5.000 program studi yang belum terakreditasi. Pada tahun ini, menurut Fasli, Kemendiknas akan mengakreditasikan hampir 4.000 program studi, sementara sisanya akan dikejar pada tahun 2011.
Dengan demikian, sebelum 2012 nanti, seluruh program studi sudah terakreditasi. “Dananya 22 juta rupiah untuk akreditasi satu program studi,” jelasnya. Melihat antusiasme PT, Fasli yakin akreditasi itu akan selesai pada 2012.
Keyakinan itu juga dilihatnya dari kesiapan dana dan kinerja BAN PT sendiri. Sementara itu, Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan revisi PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengganti UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) masih di tangan wakil presiden.
Mantan Menkominfo itu mengatakan draf tersebut telah dipegang Wapres Boediono sejak Agustus lalu. Namun, pembahasan revisi masih ditunda karena jadwal keduanya padat. ”Kami sangat sibuk mengurus hari raya kemerdekaan kemarin,” jelasnya.
Selain meminta persetujuan Wapres, menurut Nuh, ia akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN dan RB), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/09/16/134927-semua-perguruan-tinggi-wajib-akreditasikan-program-studinya
by admin | Sep 17, 2010 | Berita
Jajaran dosen Program Studi Kriya Seni Institut Seni Indonesia Denpasar sepanjang September ini bekerja super keras untuk memutakhirkan kurikulum dalam rangka meningkatkan kualitas lulusannya. Berbagai strategi dilakukankan untuk lebih memperlancar proses belajar mengajar serta mengadakan penataan ulang pada content materi perkuliahan.
Selain itu dilakukan penggantian beberapa mata kuliah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan seni kriya di era ini, serta disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan stake houder. Hal tersebut terungkap Rabu (15/9) kemarin di Ruang Sidang Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar.
Ketua panitia Drs. I Made Rediawan, M.Si yang juga seorang dosen kriya senior di ISI Denpasar menyampaikan program tersebut berkaitan erat dengan hibah I-mhere yang dimenangkan oleh jurusan kriya ISI Denpasar. Program tersebut mencakup pada penguatan mata kuliah kriya seni, penataan/maping karya kriya seni di Bali, peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga pengajar di lingkungan jurusan kriya, baik melalui pendidikan gelar dan non gelar.
Dalam pendidikan dengan gelar, seluruh dosen kriya telah mengikuti pendidikan jenjang S2 dan beberapa orang telah menamatkan pendidikan hingga jenjang S3, sedangkan dalam pendidikan non gelar, beberapa orang dosen juga akan dikirim untuk magang di lembaga-lembaga pendidikan kriya di Australia. Dalam kurikulum yang akan diterapkan ke depan, Rediawan menyatakan Program Studi Kriya ISI Denpasar akan merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung mempengaruhi perkembangan kriya seni, sejurus juga merespon perkembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Bali pada khususnya.
Senada dengan Rediawan, Drs. I Ketut Muka Pendet, M.Si yang juga ketua program studi kriya ISI Denpasar menambahkan bahwa penggantian kurikulum tersebut mengacu kepada UU N0.20/2003 Sistem Pendidikan Nasional tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
Selain itu untuk menambah kualitas lulusan, perubahan kurikulum tersebut dilakukan untuk memberikan batasan yang lebih jelas akan arah kriya seni secara akademis dengan perkembangan seni kriya di masyarakat. Karena, menurut Muka, banyak orang yang belum mengetahui bahwa kriya seni secara akademik memiliki banyak kelebihan yang mendasar dibandingkan dengan kriya seni pada masyarakat.
Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan tersebut, panitia sengaja mengundang seorang instruktur yang sekaligus seorang pakar kriya nasional dari Universitas Negeri Yogyakarta Drs. I Wayan Suardana, M.Sn. Dalam kesempatan tersebut, Suardana berharap keberadaanya di ISI Denpasar dapat membantu seluruh kegiatan berjalan dengan lancar sehingga ke depan program studi kriya ISI Denpasar dapat mencapai nilai akreditasi A dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam bidang kriya seni.
Humas ISI Denpasar Melaporkan
