by admin | Mar 6, 2010 | Berita
Judul Asli: Kemendiknas Cari Skema Baru
JAKARTA(SI) – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mencari skema baru pembiayaan pendidikan yang merata di setiap daerah. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, hasil Rembuk Nasional Pendidikan 2010 yang berlangsung 3–4 Maret menghasilkan beberapa keputusan penting.
Salah satunya adalah pembagian pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat,provinsi,dan kabupaten/ kota. Skema pembagian pembiayaan pendidikan tersebut masih akan disusun. Nantinya pembiayaan tiap daerah akan berbeda. “Jadi posisi pembiayaannya beda-beda. Tergantung dari tingkat kemahalan dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah,” tandas Fasli kemarin.
Menurut dia, biaya per kapita pendidikan sangat tergantung seberapa canggih sistem pembiayaan yang dianut.Karena itu,tingkat kemahalan pendidikan di suatu daerah sudah harus diukur.Daerah yang masih lemah dalam pembiayaan pendidikan akan diakomodasi dengan dana tambahan. Fasli mengatakan, pembiayaan akan dibagi menurut wilayah.
Misalnya apa yang bisa ditanggung pemerintah kabupaten/kota dari penggunaan anggaran di Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemendiknas akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperjelas dana pendidikan dari DAU yang selama ini pembagiannya tidak jelas.
Selain itu, ujar Fasli,20% dana pendidikan yang dimiliki provinsi sangat besar, sehingga harus ada pemerataan. Tujuannya untuk membantu kota lain yang dana pendidikannya masih terbatas. Menurut dia, dana pendidikan 20% dari APBN sebesar Rp207 triliun yang masuk ke provinsi mencapai Rp120 triliun. Selanjutnya terbagi atas pemerintah pusat sebanyak Rp62 triliun dan Kementerian Agama Rp24 triliun.
Sisanya sekitar Rp4 triliun dibagi ke kementerian yang melaksanakan fungsi pendidikan, yakni Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. “Kami akan cari saran ke Komisi V DPR,” ujar Mantan Dirjen Pendidikan Menengah Tinggi ini. Acara Rembuk Nasional Pendidikan2010dihadiriolehpejabatdi lingkungan Kemendiknas,para rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia, ketua sekolah tinggi dan politeknik, dan Duta Besar Indonesia untuk UNESCO.
Hadir pula para ketua badan,kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota,Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) serta atase pendidikan dari 12 KBRI di berbagai negara. Fasli mengatakan, tema yang dibahas dalam Rembuk Nasional di antaranya standar nasional pendidikan yang harus disetarakan dengan standar layanan minimum.
Hal itu penting untuk pemetaan dan program pendidikan sehingga penjaminan mutu akan tercapai. “Kami membahas tema yang sangat relevan. Dan kedua standar itu berperan sangat vital,” tandasnya. Selain itu juga dibahas peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang menjadi program 100 Hari Kemendiknas.
Sementara itu,mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang hadir dalam Rembuk Nasional mengatakan, pendidikan pembangunan karakter bangsa yang paling penting harus dimulai dari rumah.“Sekuat-kuatnya pengaruh sekolah formal, informal dan nonformal, yang paling penting adalah pendidikan karakter di rumah,”tuturnya.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini juga mengingatkan siswa didik Indonesia pentingnya membaca buku, surat kabar, dan majalah di tengah upaya membangun pendidikan karakter bangsa. Menurut dia, dengan membaca setiap manusia akan terus mengasah kemampuan daya cipta. (neneng zubaidah)
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/308781/38/
by admin | Mar 6, 2010 | Berita
SOLO-Konsekuensi adanya sertifikasi dosen harus diimbangi dengan jumlah jam mengajar di depan mahasiswa. Dalam seminggu, setiap dosen wajib mengajar minimal 12-16 SKS atau satuan kredit semester.
”Itu sesuai dengan EWMP (ekuivalensi wajib mengajar penuh) bagi dosen yang sudah memperoleh sertifikasi. Mereka memperoleh tunjangan sebesar sekali gaji pokok, tetapi kewajibannya mengajar 12-16 SKS,” kata Prof Dr Ravik Karsidi MS.
Pembantu Rektor Bidang Akademik UNS itu menambahkan, saat ini Tim Sertifikasi Dosen UNS sedang melakukan pendataan pada seluruh dosen yang sudah mengantongi sertifikasi maupun yang baru diproses, serta yang baru akan mengajukan.
Pendataan itu dilakukan secara berjenjang dari laporan para dosen sendiri, lalu dicocokkan dengan data fakultas serta universitas. Dengan data itu, akan dilakukan penertiban EWMP sehingga tidak ada dosen yang kurang dari 12 SKS mengajar.
”Mulai dari guru besar, bahkan yang menjabat sebagai pejabat struktural seperti dekan, rektor, semuanya akan didata. Sebab meski menjabat secara struktural, namun mereka juga dosen sehingga wajib mengajar,” kata dia.
Sebagaimana diwartakan, sampai saat ini ada 404 dosen di UNS yang sudah mengantongi sertifikasi. Adapun yang baru dalam proses ada 270 orang, dan lebih dari separoh dari 1.586 dosen belum memperoleh sertifikasi. (SM, 3/3).
Dia mengatakan, jika nanti peraturan EWMP itu diterapkan, maka kemungkinan dosen akan mengajar di luar atau di kampus lain, sangat kecil. (an-45)
Sumber: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/03/06/101206/Tidak-Mengajar-12-SKS-Tunjangan-Dicabut
by admin | Mar 5, 2010 | Berita
Wakil Menteri Pendidikan Nasional ( Wamendiknas ) Prof.dr. Fasli Jalal, Ph D, Sp GK, mengatakan bahwa ada dua pilar besar yang akan menjadi penopang proses pendidikan nasional. Dua pilar tersebut adalah, Standar Pelayanan Minimum dan Standar Nasional Pendidikan Indonesia, hal tersebut diungkapan Wamendiknas pada pidato penutupan Rembuk Nasional Pendidikan 2010, Kamis ( 4/03 ) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Nasional.
Wamendiknas yang pada kesempatan ini mewakili Mendiknas yang berhalangan hadir, menegaskan bahwa kedua pilar itu merupakan turunan dari Undang-Undang Otonomi Daerah dan undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dua pilar tersebut diharapkan akan memudahkan seluruh elemen pendidikan untuk melakukan pemetaan kondisi pendidikan, yang kemudian secara lebih lanjut akan menuju proses dari penjaminan mutu pendidikan.
Seterusnya Wamendiknas mengungkapkan bahwa proses penjaminan mutu akan dilakukan mulai dari tingkat sekolah dengan cara evaluasi diri, “ Pada tingkat sekolah inilah proses penjaminan mutu terawal ini dilakukan, nanti akan ada badan akreditasi sekolah dan madrasah yang akan melalui proses penjaminan mutu eksternal “ sahut Wamendiknas. Dengan adanya proses seperti ini, diharapkan ada proses peningkatan pendidikan yang berkelanjutan.
Wamendiknas pun menambahkan untuk mencapai proses penjaminan mutu yang baik, diperlukan peranan penting Kepala Sekolah dan para Pengawas. Peranan Pengawas pada proses ini menurut Wamendiknas sangat instrumental, oleh karena itu beliau berharap adanya sinergi yang baik antara Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru yang berkompeten sehingga apa yang diminta dari dua standar tersebut dapat dengan segera tercapai.
Dalam pidato tersebut Wamendiknas pun menyinggung prihal pendidikan berbasis karakter, menurut pandangan beliau para pendidik, diharapkan tidak hanya memeperhatikan sisi kognitif, skolasti dan akademik dari para peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran, tetapi beliau menekankan diperlukannya juga pembentukan karakter dan akhlak dari para peserta didik. “ Pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan iman dan takwa menjadi sangat vital, sebagai komparasi sebagai pendamping pendidikan yang mengarah pada kognitif atau nilai-nilai akademik yang selama ini lebih mudah kita ukur” tegas Wamendiknas.
Wamendiknas melanjutkan, bahwa apabila segala satu proses penjaminan mutu telah berhasil, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah keselarasan antara harapan dunia usaha dan kebutuhan masyrakat dengan hasil sebuah pendidikan yang berkelanjutan. Permasalahan ini sangat diperhatikan oleh Wamendiknas karena apabila elemen pendidikan tidak mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang cenderung berubah, maka akan timbul keluhan-keluhan masyrakat terhadap mutu pendidikan itu sendiri.
Pada akhir pidato penutupannya, Wamendiknas berharap agar seluruh peserta yang hadir meneruskan hasil dari Rembuk Nasional Pendidikan ini di daerahnya masing-masing. “ “ Semoga upaya ini akan bapak dan Ibu lanjutkan di daerah masing-masing dan kami selaku pusat akan bersedia untuk hadir, pada forum-forum pendidikan yang Bapak dan Ibu adakan “ tutup Wamendiknas. ( Yoggi )
Sumber: http://dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=1
by admin | Mar 5, 2010 | Artikel, Berita
Oleh : Desak Made Suarti Laksmi, SSKar.,MA., Jurusan Karawitan, FSP, DM., Pusat 2007
Abstract
Kidung Manusa Yadnya merupakan nyanyian suci keagmaan yang keberadaannya diakui oleh penganut agama Hindu terlebih pada masyarakat Hindu di bali. Kehidupan beragama serta pelaksanaan upacara menuntut kehadiran kidung hampir disetiap upacara keagamaan. Pelaksanaan upacara Manusa Yadnya satu diantaranya memiliki rentang upoacara yang sangat panjang dan beragam. Dimualai sejak seorang ibu mengandung seorang bayinya, sudah diupacarai dengan upacara yang dinamai upacara pagedong-gedongan. Upacara pendahuluan ini diikuti dengan beberapa jenis upacara berikut nya seperti: bulanpitung dina (upacara satu bulan tujuh hari), nelu bulanin (upacara tig bulanan), ngotonin (upacara saat anak berusia enam bulan), metatah/ mepandes (upacara potong gigi) dan upacara yang terkhir adalah pawiwahan (upacara pernikahan). Pasangan yang baru menikah ini akan memulai kehidupan baru yang merupakan sebuah pertanda dimulainya sebuah proses ritual yang harus ditaati dan menjadi beban tanggung jawab setiap pasangan baru. Sklus ini berjalan secara alami dan turun temurun secara terus menerus sepanjang kehidupan keagamaan ini bisadipertahankan oleh keturunan atau ahli waris dari sebuah keluarga Hindu.Keseluruhan upacara tersebut merupakan tanggung jawab orang tua sebagai implementasi dari pelaksanaan Tri Rna dimana perhitungan bulan dalam setiap pelaksanaan upacara berlaku menurut perhitungan sisitim kalender Bali. Berbagai jenis kidung bisa dinyanyikan untuk menunjang kelengkapan maupun menambah kehidmatan sebuah hajatan yang bersifat ritual ini. Kidung-kidung tersebut disesuaikan peruntukan dengan jenis dan alur melodinya dengan mempertimbangkan isi syair dan kaitannya dengan jenis upacara yang sedang dilaksanakan. Dari beberapa kidung yang biaa dinyanyikan dalam upacara tertentu kiranya masih banyak yang layak difungsikan namun tidak mendapat perhatian yang sama dengan kidung-kidung yang sudah terbiasa dinyanyikan. Nilai budaya kidung ini perlu dikembangkan sejalan dengan kwantitas upacara yang demikian variatifnya dengan memperhatikan teks dan konteksnya, sehingga upacara yang digelar menjadi semakin bermakna.
by admin | Mar 5, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: A.A. Gde Bagus Udayana, S.Sn.,M.Si., Jurusan Desain, FSRD, DIPA 2007
Abstract penelitian
Merekam suatu peristiwa dengan menggunakan alat kamera sejak dahulu sudah dikenal oleh nenk moyang kita baik itu merekam peristiwa pribadi maupun peristiwa umum. Dewasa ini kamera telah mengalami perubahan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Fotografi saat ini dimanfaatkan pula oleh banyak kalangan mulai dari foto dokumentasi sampai pada foto untuk kebutuhan khalayak umum. Sebagai salah satunya adalah media surat kabar yang paling banyak memekai jasa fotografi sebagai ilustrasi berita. Foto jurnalistik dimata seorang fotografer adalah sustu tantangan dan merupakan alat komunikasi ampuh untuk mengubah suatu keadaan buruk menjadi lebih baik. Penyajian foto yang akurat mengenai suati peristiwa, dan secepatnya dapat diterbitkan serta yang lebuh penting adalah mengenai prinsip dasar dalam penerbitan foto adlah isi, bentuk dan artistik.
Berdasarkan atas latar belakang tersebut maka diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah foto-foto yang tersaji pada harian surat kabar Bali Post telah menyajikan foto yang aktual sesuai dengan konteks permasalahan pada masa itu ? (2) Apakah penyajian foto-fotonya telah memenuhi kriteria, isi, teknik, artistik ?. (3) Bagaimana harian surat kabar Bali Post menempatkan foto-foto yang bersifat aktual serta bagaimana pula penempatan foto-foto lainnya sebagai pendukung pemberian lainnya.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian bersifat “deskriptif” dengan cara menginterpretasikan foto-foto yang yang diterbitkan pada harian Bali Post masa sekarang serta mengidentifikasikan berdasarkan pada teori estetika dan desain. Foto berita dapat dikatagorikan menjadi 8 yaitu : Spot new, news Features, potret olah raga, kesenian dan sains, peristiwa ceria alam lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Namun ada pula yang menambahkannya yaitu dengan istilah human interest.
Sedangkan fotografi pers di Indonesia, juga dikenal dengan beberapa katagori seperti menyangkut dunia politik/diplomat, dunia kriminal, perang, kecelakaan, bencana alam, olah raga, peristiwa kesenian, tentang upacara, tokoh dan dunia para bintang, hukum dan konsumerisme. Dengan berdasarkan hasil analisa yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa foto-foto pada halaman satu yang dimaksudkan pula sebagai daya tarik perwajahan, memuat foto-foto yang bersifat aktual, tajam, dan menarik sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi masa itu, baik dilihat dari segi isi serta tekniknya. Dari segi artistik foto yang termasuk katagoriSprot News Feature kurang menampilkan keindahan, karena foto pada katagori diatas lebih mementingkan isi serta rekaman peristiwa yang betul-betul hangat untuk segera dapat disampaikan kehadapan pembaca. Foto jurnalistik lebih mengutamakan isi serta kekuatan peristiwanya, hal ini karena subyek maupun obyeknya tidak dapat diatur sesuai keinginan dal mpengambilan gambarnya.
Kata Kunci: Fotografi pers di Indonesia, aktual, tajam, news features, potret, olah raga, kesenian, peristiwa ceria, alam lingkungan, dan kehidupan sehari-hari.
