by admin | Jun 1, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: I Nyoman Sudiana, SSKar., M.Si, I Gede Yudarta, SSKar., M.Si, dan I Gede Mawan, SSn
Secara umum gamelan Gambang di Bali diperkirakan muncul pada abad IX-X Masehi, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya data-data sejarah dan Prasasti yang memiliki angka tahun pada abad tersebut. Namun demikian, prihal keberadaan gamelan Gambang di Desa Tumbak Bayuh hingga kini belum dapat dipastikan keberadaannya yang mana hal ini disebabkan oleh kurangnya data-data tertulis maupun fakta atau bukti fisik lainnya seperti, prasasti, lontar, maupun tulisan-tulisan lainnya yang dapat dijadikan bukti otentik tentang keberadaannya.
Menurut penuturan I Made Langsih (wawancara tanggal, 26 Juli 2009) selaku klian Gambang di Banjar Gunung Jeroan Desa Tumbak Bayuh, diceritakan bahwa, pada jaman dahulu ada seorang petani miskin yang sangat tekun mengerjakan tanahnya di wilayah Pesawahan Mengening. Sawahnya ini terletak dipinggir hutan yang luasnya sekitar 2 hektar. Pada saat menggarap lahan pertaniannya tersebut setiap akan istirahat untuk makan siang atau sekedar melepaskan lelahnya, petani itu pergi ke hutan tersebut.
Pada suatu hari, ketika ia sedang berteduh di hutan tersebut, ia dijumpai oleh seorang wanita yang belum pernah dikenalnya. Wanita itu menawarkan seperangkat gambelan bambu dengan harga dua ratus dua puluh lima kepeng (satak selae kepeng). Dengan uang sebanyak itu, kembalilah petani itu menemui wanita tadi. Setelah tawar-menawar, wanita penjual gambelan tersebut tidak mau melepaskan gambelannya kalau tidak seharga yang diberitahukan tadi, yaitu seharga dua ratus dua puluh lima kepeng. Teringatlah petani bahwa pada tempat kapur sirihnya (selepa) ada tersimpan uang lima kepeng lagi. Sekarang genaplah seharga yang diminta oleh wanita tadi. Setelah gambelan tersebut diperiksa dan dicoba memasangnya petani itu menjadi ragu melihat ukuran bilah-bilahnya tak rata panjang pendeknya. Melihat keraguan dari pembelinya, wanita itu lalu memberi penjelasan dan memasang serta menyusun bilah-bilahnya. Setelah tersusun disuruh mencoba memukulnya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa susunan bilah-bilah gambelan tersebut adalah sama dengan Palih Wadah. Karena gambelan ini hanya boleh dipakai mengiringi upacara ngaben saja, Gambelan tersebut diberitahu namanya adalah Gambang. Setelah memperoleh penjelasan, dengan rasa puas petani itu pulang membawa gambelan itu. Tiada berapa jauh berjalan lalu dia menoleh wanita penjual gambelan tadi, tapi di tempat itu seolah-olah gaib saja. Setelah sampai di rumah timbulah rasa kesal kenapa membeli gambelan yang tidak bisa kita memainkan dan sama sekali tidak tahu gending atau tabuh apa yang dipakai dalam gambelan itu.
Asal-Usul dan Sejarah Gamelan Gambang di Banjar Jeroan Desa Tumbak Bayuh Selengkapnya
by admin | Jun 1, 2010 | Berita
Dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia tahun 2010, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyelenggarakan beberapa rangkaian acara, salah satu dari rangkaian acara tersebut adalah seminar yang bertajuk “Upaya Kementerian Pendidikan Nasional dalam Pengendalian Biaya Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Spesialis Termasuk Didalamnya Pungutan Tidak Resmi” (28/05). Seminar ini dipandu oleh Dr. Zainal Abidin,M.H.Kes, dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Prof, dr, Fasli Jalal.Ph.D. sebagai pembicara utamanya.
Seminar yang digelar di gedung Jakarta Convention Center ini, dilatarbelakangi dengan mahalnya pendidikan dokter baik umum maupun spesialis, dan selain itu tingginya biaya pengajaran kedokteran yang menjadikan banyaknya pungutan-pungutan liar atau tidak resmi di Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran tersebut menjadi isu penting yang juga dibahas.
Wamendikanas yang juga masih merangkap Ditjen Dikti ini, mengatakan bahwa biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Indonesia, masih terhitung sangat murah di bandingkan negara-negara lainnya, walaupun begitu beliau pun mengatakan pada sisi lain, keterlibatan orang tua dalam pembiayaan pembelajaran masih besar. Hal ini beliau tunjukan melalui data yang menaruh Indonesia pada urutan 6 besar negara yang keterlibatan orang tua dalam pembiayaan pendidikan sangat besar.
Selebihnya memandang mahalnya pendidikan kedokteran di Indonesia, Wamendiknas berpendapat bahwa pemerintah tidak mungkin merealisasikan seluruh pembiayaannya, tetapi untuk proses pembelajaran dan biaya ketenagaannya pemerintah masih mampu untuk mensubsidi hal tersebut. Selanjutnya untuk biaya diluar hal tersebut, keterlibatan orang tua masih sangat diperlukan, walaupun begitu pemerintah pun masih menyiapkan banyak beasiswa apabila orang tua tersebut tergolong tidak mampu.
Beasiswa yang paling dekat sekarang ini adalah beasiswa Bidik Misi. Beasiswa ini berkuota 20.000 beasiswa yang di sebarkan kemasing-masing perguruan tinggi yang ditunjuk untuk kemudia didistribusikan pada siswa-siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Bidik Misi ini juga menyediakan dana 10 juta rupiah pertahun guna menunjang keberhasilan proses akademik siswa yang memperoleh beasiswa tersebut.
Selain itu pemerintah pun berharap agar Bidik Misi ini nantinya dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi kita dari 18% pada tahun lalu, menjadi 25 persen pada tahun 2014 nanti.
Pada bidang lain Wamendiknas, menjelaskan bahwa Kemdiknas pun tidak lepas perhatiannya pada proses pembiayaan pendidikan, sebagai contoh pemerintah pun menyiapkan anggara sebesar 50% untuk kebutuhan individu personal di perguruan tinggi, 12% pendanaan untuk kebutuhan sarana prasarana, 10% untuk perawatan dan 25% untuk utilitas diperguruan tinggi. Persentase ini diperoleh melalui anggrana yang disediakan oleh pemerintah.
Mengenai biaya pendidikannya sendiri, menurut Wamendiknas, nilai tersebut didapatkan dari upah minimum daerah terkait yang kemudian ditentukan melalui kesepakatan dari pemrintah daerah.
Prihal pungutan liar, Wamendiknas mengatakan walaupun pendidikan kedokteran sangat mahal, beliau berharap segala pungutan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan harus dihilangkan, dan dicarikan formula lain yang akutabilitasnya legal.
Written by Yoggi Herdani
by admin | May 28, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: I Made Suparta, Dosen PS Kriya Seni
Kecamatan Manggis yang memiliki luas wilayah 69,83 km2 dengan jumlah penduduk 47.202 jiwa berada dibagian Selatan Kabupaten Karangasem dengan jarak tempuh 9 KM dari kota Karangasem. Kecamatan yang sarat dengan mitos, adat dan tradisi megeret pandan ternyata memiliki berbagai potensi profesi yang cukup beragam. Lebih membanggakan lagi, berbagai jenis seni , budaya, adat dan kerajinan sampai saat ini masih tetap berlanjut. Tenganan yang identik dengan kain klasik pegringsingan dan megeret pandan juga memiliki potensi dibidang pembuatan prasi. Secara visual bentuk dan teknik tampilan prasi yang berkembang di Desa Tenganan ada perbedaan dengan yang di Sidemen. Bentuk penampilan tokoh yang ada dalam lembaran sebuah daun rontal dihiasi dengan beberapa tokoh atau setiap adegan/babak digambar beberapa tokoh. Untuk sebuah ceritera seperti memerlukan beberapa lembar daun rontal. Tampilan wujud visual dibuat dengan merangkai lembaran-lembaran daun rontal yang menggunakan seutas benang. Untuk merangkai lembaran-lembaran daun rontal tersebut dengan cara melobangi kedua sisi dan bagian tengah rontal. Dari beberapa sumber tertulis maupun nara sumber mengatakan, Tenganan adalah desa tua yang tergolong Bali Age atau pegunungan.
Keberadaan kain tenun gringsing Tenganan dapat eksis sampai sekarang juga tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap Dewa Indra dan asal-usul leluhurnya. Perlu diketahui, walaupun masyarakat Tenganan beragama Hindu Dharma namun hanya percaya hanya pada satu Dewa yaitu Dewa Indra, dan tidak pada Tri Murti yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kain tenun bagi mereka adalah salah satu bagian yang tidak perpisahkan dari kesehariannya baik sebagai busana maupun keperluan upacara. Jenis kain serta warnanya adalah simbol untuk membedakan status dan jenis upacara yang dilakukan.. Jenis kain blebet ini digunakan hampir pada semua umur baik laki-laki maupn perempuan. Khusus bagi ibu ibu kain tenun jenis blebet yang digunakan berwarna putih dengan pola garis kotak-kotak/segi empat. Kegiatan membuat prasi dilakukan sebagai pekerjaan pokok untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Kerajinan membuat prasi yang berkembang di Tenganan lahirnya lebih belakang dibandingkan yang berkembang di Sidemen. Mudita yang merupakan pioner pembuat prasi di Tenganan pada suatu hari mengatakan, kegiatan ini awalnya dilakukan untuk melengkapi naskah dalam menulis rontal yang terkait dengan ceritera yang ada.
Kerajinan di Kecamatan Manggis karangasem selengkapnya
by admin | May 28, 2010 | Berita
SOLO, KOMPAS.com – Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dan Sekolah Berstandar Internasional jangan hanya dijadikan label saja, tetapi juga harus benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pemerintah hendaknya juga tidak mudah mengeluarkan perizinannya.
Demikian diungkapkan pengamat pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Prof Ravik Karsidi di Solo, Rabu (26/5/2010). Ravik mengatakan, saat ini banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah hanya karena melihat label RSBI dan SBI tersebut. Padahal, kata dia, belum tentu sekolah tersebut benar-benar berkualitas internasional.
“Ya, bahkan kemarin banyak sekolah RSBI yang siswanya banyak tidak lulus ujian, semestinya anak yang masuk dalam sekolah ini bisa lulus. Untuk itu, perlu adanya evaluasi,” papar Ravik, yang juga Pembantu Rektor I UNS.
Menurut dia, pemerintah semestinya harus lebih ketat memberikan status RSBI dan menaikkannya menjadi SBI. Selain itu, sekolah dengan status RSBI dan SBI saat ini juga harus dibenahi mulai dari input, proses hingga output.
“Jumlah sekolah RSBI dan SBI yang ada sudah cukup, yang penting saat ini adalah pembenahan sistematiknya. Sejak awal, seharusnya dalam perekrutan calon siswa dilakukan secara online, tidak seperti saat ini. Dengan sistem online calon siswa yang direkrut akan lebih ketat,” katanya.
Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/05/26/11502079/Kualitasnya.Belum.Tentu.Internasional
by admin | May 28, 2010 | Berita
BANDUNG, (PR).- Ketidakpercayaan diri seseorang akan mendorong ke dalam plagiarisme atau menjiplak karya orang lain yang dijadikan seolah-olah hasil karyanya. Di kalangan akademisi, tindakan tersebut bisa dikenai sanksi akademik ataupun sanksi pidana.
Hal itu dikemukakan Asisten Direktur Bidang Akademik Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, M.S., dalam rangkaian seminar “Gerakan Berantas Kecurangan Akademik” di gedung 5 Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad, Jatinangor, Rabu (26/5).
Engkus memaparkan, plagiarisme di kalangan mahasiswa merupakan tindakan yang dikategorikan kriminal akademik. “Plagiator akan diberi sanksi akademik dari fakultas. Bisa jadi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme akan dikenai sanksi pidana,” ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini telah dibentuk satu badan independen kampus, yakni komisi etika yang berfungsi untuk mengatasi tindakan pendiskriminasian pada golongan tertentu di kampus. “Plagiarisme juga bisa diadukan ke komisi ini,” tuturnya.
Selain faktor tidak percaya diri, kata Engkus, hal lain yang memengaruhi seseorang menjiplak hasil karya orang lain, di antaranya karena orang tersebut tidak mau peduli bahwa plagiarisme merupakan tindakan yang tercela.
Engkus mengharapkan, dengan digelarnya kegiatan tersebut, tindakan plagiarisme dapat dihindarkan, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat. “Saya mengimbau mahasiswa agar dapat menularkan kejujuran kepada orang di sekelilingnya, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat,” ucapnya. (CA-02)***
Sumber: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=142048
by admin | May 26, 2010 | Berita
Jakarta, Kompas – Uni Eropa memberikan bantuan hibah Rp 2,4 triliun atau 200 juta euro untuk mendukung pemerintah mempercepat pencapaian target-target kebijakan pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan tujuan pembangunan milenium tahun 2015.
Dari jumlah hibah Rp 2,4 triliun, sebagian akan diberikan selama lima tahun dalam bentuk keahlian teknis dan akses pada metode pendidikan yang berhasil dipraktikkan di komunitas internasional. Bantuan selama lima tahun ini akan dikelola Bank Pembangunan Asia (ADB).
”Bantuan ini untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas. Ini bantuan anggaran pertama dari Uni Eropa (UE) dan kedua yang terbesar di Asia. Akan ada fase kedua, tetapi jumlahnya masih akan dibahas lebih lanjut,” kata Komisioner Urusan Pembangunan di Komisi Eropa Andris Piebalgs, seusai menandatangani perjanjian pendanaan hibah Uni Eropa kepada Indonesia dalam Program Dukungan Sektor Pendidikan bersama Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Selasa (25/5) di Jakarta.
Bukan pinjaman
Nuh menekankan, bantuan dari UE itu berupa hibah dan bukan pinjaman. Hibah UE itu akan disalurkan dalam bentuk dukungan anggaran (budget support) kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 untuk perluasan akses, peningkatan kualitas, dan tata kelola layanan pendidikan dasar. ”Hibah ini untuk penguatan program-program yang sudah ada dan memastikan serta mempercepat capaian-capaiannya,” kata Nuh.
Sedikitnya 25 persen dari Rp 2,4 triliun itu akan dialokasikan untuk program-program seperti peningkatan standar kualitas pendidikan dan akreditasi sekolah, peningkatan kemampuan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pejabat kabupaten/kota untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan dasar. ”Bantuan untuk keahlian teknis sangat penting karena pendidikan zaman sekarang tidak sama dengan 10 tahun lalu,” kata Piebalgs.
Ia mengatakan, dunia pendidikan dinamis dan perubahannya sangat drastis sehingga metode penyampaiannya pun harus berubah. Tidak bisa lagi dengan cara konvensional.
Dukungan sektor anggaran merupakan suatu cara pelaksanaan bantuan pendidikan dengan memberikan bantuan keuangan kepada bendahara negara penerima. Dukungan anggaran ini dimasukkan dalam anggaran nasional sehingga mengikuti prosedur pengambilan keputusan dan kendali parlemen yang sama dengan anggaran pendapatan dan belanja dalam negeri.
Piebalgs mengatakan, dukungan anggaran ini tidak dirancang untuk membiayai proyek tertentu, tetapi hanya untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pendidikan. ”Tidak harus ada laporan rutin atau evaluasi dari kami. Bagi kami yang penting pemerintah benar-benar melaksanakan kebijakannya. Itu saja imbal baliknya,” ujarnya. (LUK)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/26/04112477/hibah.rp.24.triliun.untuk.pendidikan
