by admin | Aug 26, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: I Gede Yudartha, Dosen PS Seni Karawitan
– Pakaad
Pakaad merupakan bagian terakhir dari struktur lagu lelambatan pagongan. Pakaad dalam bahasa Bali berasal dari kata dasar kaad yang hilang atau dalam konteks seni karawitan berarti bagian akhir.
Pada bagian terakhir dari struktur komposisi lelambatan pegongan biasanya ada dua bentuk yang biasa dipergunakan yaitu tabuh telu dan gilak. Kedua bentuk ini memiliki ciri-ciri dan karakter yang berbeda. Penggunaan salah satu diantaranya merupakan pilihan bagi para komposer sesuai dengan ide serta kreativitas yang diinginkan. Kebiasaan yang terjadi, apabila menginginkan bagian akhir yang lebih energik dan dinamis maka bentuk pekaad yang dipergunakan adalah gilak. Sedangkan apabila menginginkan suasana yang tenang bentuk pekaad-nya adalah tabuh telu. Perbedaan karakter tersebut karena adanya aksentuasi gong yang berbeda. Walaupun memiliki struktur yang sama, gilak memiliki ukuran yang lebih pendek yaitu 8 ketukan, sedangkan tabuh telu memiliki 16 ketukan dalam peniti penyacah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Struktur Tabuh Lelambatan, Bagian III selengkapnya
by admin | Aug 26, 2010 | Berita
BANDUNG(SINDO) – Tujuh perguruan tinggi (PT) berstatus badan hukum milik negara (BHMN) mengusulkan agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pengelolaan keuangan perguruan tinggi (PT).
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Sunaryo Kartadinata menerangkan,PP tersebut untuk memperjelas status otonomi keuangan perguruan tinggi. Terlebih yang berstatus BHMN pasca dibatalkannya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Menurut Sunaryo, prinsip otonomi PT harus tetap berlanjut meski UU BHP telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa bulan lalu.
Dia juga menyatakan Majelis Wali Amanat (MWA) tujuh PT BHMN juga sudah menggelar pertemuan dan mengajukan hal yang sama.Ajuan MWA memperkuat usulan tujuh rektor PT BHMN. “Ini atas koordinasi tujuh PT BHMN, agar otonomi yang sudah kita dapat tidak menjadi mundur lagi,” kata Sunaryo di Kampus UPI, Jalan Setiabudhi, Kota Bandung, Selasa (24/8).
UPI merupakan satu dari tujuh PT BHMN di Indonesia,selain Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM),Institut Pertanian Bogor (IPB),Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Airlangga (Unair). Saat ini pengelolaan keuangan PTN diatur secara umum oleh UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara. Agar menjadi khusus,kata Sunaryo, PT BHMN memerlukan keleluasaan dan otonomi khusus untuk mengatur keuangannya.
“Harus ada kekhususan untuk PT agar terdapat otonomi untuk mengatur keilmuan, tata kelola, kelembagaan, dan keuangan,”paparnya. Hingga kini, draf usulan tersebut masih dalam proses pengolahan untuk segera dituntaskan. PT BHMN masih mengumpulkan masukan-masukan untuk menyempurnakan draf tersebut.
Menurut dia, otonomi BHMN harus terus direalisasikan serta diimplementasikan sebab otonomi berpengaruh positif bagi kinerja PT, selain juga menjadi amanat UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).“Banyak sekali kemajuan yang kita peroleh dengan BHMN ini,”tukasnya.
Untuk itu, dia berharap pemerintah segera mengeluarkan Perppu BHP atau paling tidak segera mengesahkan dan mengimplementasikan revisi PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Sementara itu, pengamat hukum dan perundang-undangan dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai PP Pengelolaan Keuangan PT sangat layak untuk diterbitkan. Pasalnya, sering kali tidak ada kejelasan dalam pengelolaan keuangan di PTN.
“Misalnya banyak sekali pengeluaran keuangan yang sering kali malah digunakan untuk keperluan nonpendidikan. Nah, PP ini harus bisa mengatur tata kelola keuangannya agar peruntukannya menjadi jelas,”papar Asep kepada Seputar Indonesiakemarin.
Menurutnya,PP tersebut harus dapat mengatur pemanfaatan dan peruntukan keuangan PTN yang bersumber dari APBN dan mahasiswa. “Yang jelas, PP tersebut harus jelas dulu, mengacu ke UU yang mana, apakah UU Sisdiknas atau UU Pengelolaan Keuangan Negara,”pungkasnya. (krisiandi sacawisastra)
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/347047/
by admin | Aug 25, 2010 | Artikel, Berita
Oleh Drs. I Gede Mugi Raharja, MSn
3 Konsep Ruang Swastika
Swastika berarti selamat atau sejahtera. Swastika merupakan simbol “gerak nan abadi”, yang berasal dari arah pergerakan “semu” matahari dari timur ke barat atau berputar dari kiri ke kanan (pradaksina). Sebagai simbol agama Hindu, Swastika memiliki makna perputaran dunia yang dijaga oleh manifestasi Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa di delapan penjuru mata angin dan berpusat pada Siwa.
Jadi, Swastika merupakan simbol energi yang menggerakkan segala bentuk kehidupan di muka bumi. Konsep inilah yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam meletakkan posisi bangunan pada rumah tinggal tradisional Bali Madya. Di utara (kaja) bangunan tempat tidur (Bale Daja/ Meten), di timur laut (kaja kangin) tempat suci (sanggah/ merajan), di timur (kangin) tempat balai upacara (Bale Dangin/ Bale Gede), di selatan (kelod) untuk dapur (paon) dan jineng (lumbung), dan di barat (kauh) tempat tidur anak muda atau tamu (Bale Dauh/ Loji).
Aplikasi konsep swastika pada rumah tinggal tradisional Bali Madya menggambarkan pusat swastika adalah di tengah-tengah halaman (natah) rumah. Penggambaran ini mengandung makna, bahwa pusat keselamatan berada di tengah-tengah rumah tinggal. Sedangkan unit-unit bangunan ditempatkan di sekeliling pusat perputaran, dari utara, timur, selatan dan barat. Dengan komposisi bangunan seperti ini, sirkulasi udara di semua area rumah tinggal menjadi baik.
Konsep Ruang yang Mendasari Desain Interior Rumah Tinggal Tradisional Bali Madya/Bali Arya II selengkapnya
by admin | Aug 25, 2010 | Berita
SEMARANG- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) lain selain yang ada saat ini.
Sebab, BAN PT yang sekarang sudah dianggap tidak mampu lagi menangani akreditasi program studi di seluruh PT secara objektif, transparan, terbuka, dan komprehensif.
Sekretaris Aptisi Jateng Prof Y Sutomo mengatakan, seluruh perwakilan Aptisi di Indonesia sepakat menolak BAN PT sebagai satu-satunya badan akreditasi nasional bagi PT. Sebelum terbentuknya badan baru akreditasi PT yang didirikan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas Pasal 60, PP No 19 Tahun 2005 Pasal 86 ayat 1 dan Peraturan Mendiknas No 28 Tahun 2005 Pasal 13 ayat 1, maka Aptisi meminta kepada Mendiknas untuk mengevaluasi BAN PT baik terhadap proses maupun personalianya.
‘’Dalam praktiknya saat ini, banyak sekali syarat yang memberatkan perguruan tinggi swasta (PTS) terkait penilaian mulai 0-4, masa tunggu lulusan, hingga biaya operasional mahasiswa yang ditentukan Rp 18 juta/tahun. Hal ini jelas membawa dampak pada hasil akreditasi,’’ tuturnya didampingi Wakil Sekretarisnya Prof Bagus.
Takut Berdasarkan data, dari 15.000 PTS di Indonesia, yang berakreditasi C sekitar 45%. Sementara di Jateng, dari 243 PTS dan 3.000 prodi, baru 60 PTS yang melakukan akreditasi, itu pun hanya empat yang mendapat nilai A, sedangkan sisanya berakreditasi B dan C. Dengan demikian, sesuai fakta tersebut, banyak PTS yang takut melakukan akreditasi, karena syarat-syarat yang tidak wajar.
‘’Dalam penilaian BAN PT memasukkan standar penelitian, kerja sama, pengabdian, dan yang lainnya di luar delapan standar pendidikan nasional yang disyaratkan. Mungkin bagi PT yang besar tidak masalah, tapi bagaimana dengan keberadaan PT yang kecil, apalagi BAN memberikan syarat yang sama untuk semua klasifikasi,’’ jelasnya yang juga anggota Pengurus Pleno Aptisi Pusat.
Sutomo mengharapkan, Mendiknas dalam melakukan akreditasi melalui BAN harus mengedepankan aspek pembinaan dengan melihat kondisi riil PT di Indonesia ataupun daerah. Selain itu, personalia BAN seharusnya adalah orang yang memahami dan mengerti tentang permasalahan PT. (K3,J14-37)
Sumber: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/25/121615/Aptisi-Usul-BAN-PT-Tandingan
by admin | Aug 25, 2010 | Artikel, Berita
Oleh Ni Wayan Ardini, Dosen PS Seni Karawitan
Di samping penguasaan teknik suara sebagai aspek utama dalam bernyanyi, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu penguasaan unsur-unsur yang berkenaan dengan penyajian serta pembawaan sebuah lagu. Diantara teknik penyajian dan pembawaan yang harus dikuasai antara lain:
a. Teknik Frasering
Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat bahasa atau kalimat musik menjadi bagian-bagian yang lebih pendek, tetapi tetap mempunyai kesatuan arti. Tujuan frasering aialah pemenggalan kalimat, baik kalimat bahasa maupun kalimat musik dapat lebih tepat sesuai dengan kelompok-kelompok kesatuan yang berarti. Untuk melakukan frasering dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut:
– Pelajari arti kalimat dan isi lagu secara utuh
– Temukan kalimat-kalimat musiknya secara lengkap
– Temukan frase-frase berdasarkan kalimat musik dengan tidak menghilangkan keutuhan arti kalimat lagu.
b. Teknik Penguasaan Isi Lagu
Penguasaan isi lagu berarti pembawaan dengan baik suatu lagu sesuai dengan jiwa dan makna lagu tersebut, misalnya lagu yang bersifat sedih, gembira, sehingga mampu menciptakan emosional dan daya imajinasi yang tepat.
c. Penguasaan tempat penyajian lagu
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penguasaan tempat penyajian lagu adalah, Posisi tubuh waktu berdiri:
Teknik PenyajianPembawaan Lagu selengkapnya
by admin | Aug 25, 2010 | Berita
Jakarta — Fotografi ternyata tidak sekedar gambar dua dimensi saja, tetapi bila dimaknai secara lebih mendalam. “Ternyata fotografi menyimpan kesempatan untuk membangun nasionalisme bangsa,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dalam sambutannya pada acara International 1st Indonesian Salon of Art Photography, Sabtu (21/08) di Hotel Atlet Jakarta.
Acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Fotografi Candra Naya ini, merupakan perlombaan fotografi salon berskala Internasional. Tidak kurang 6.822 jumlah foto dari 730 peserta yang tersebar di 58 negara mengikuti ajang yang pertama kali diadakan di Indonesia ini.
Fasli menilai positif acara ini, sebagai bentuk konkret pembangunan karakter bangsa dan nasionalisme. “Dari foto-foto ini akan membangkitkan rasa nasionalisme kita. Dengan foto-foto tersebut kita bisa melihat kekayaan bangsa, sekaligus membangun kebanggaan kita,” ucapnya.
Melalui foto-foto itu pun, kita dapat mengabarkan banyak mengenai kekayaan yang dimiliki Bangsa Indonesia. “Dengan cara ini tentunya citra di Indonesia di mata dunia akan semakin baik,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Fasli juga mengatakan acara ini secara tidak langsung berfungsi membangun people to people diplomacy. Artinya masing-masing individu yang berbeda spasial di belahan dunia, akan saling terhubung dengan tidak tergantung bagaimana hubungan diplomasi antar negara.
Menurut dia, pemerintah akan mendukung acara tersebut menjadi acara reguler. Dengan adanya acara yang berkelanjutan, Indonesia akan menjadi anggota terhormat dan memiliki kepercayaan dari dunia. (yogi).
Sumber: http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/8/24/fotografi.aspx
