by admin | Sep 20, 2010 | Berita
Jakarta — Daya saing Indonesia pada tataran global menunjukkan peningkatan. Peringkat Indonesia dalam The Global Competitiveness Report 2009-2010 atau Global Competitiveness Index (GCI) naik dari 54 per 133 negara pada 2009, menjadi 44 per 139 negara pada 2010.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menyampaikan, ada tiga komponen utama dari 12 komponen yang mempengaruhi peningkatan daya saing Indonesia. Komponen itu adalah kondisi makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, serta pendidikan tinggi dan pelatihan. “Komponen pendidikan mengalami kenaikan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing Indonesia,” katanya kepada wartawan di Kemdiknas, Jakarta, Jumat (17/9).
Nuh menjelaskan, berdasarkan GCI 2009-2010, skor kondisi makroekonomi Indonesia 4,8 di peringkat 54 dari 133 negara. Posisi Indonesia, berdasarkan GCI 2010-2011, skornya naik menjadi 5,2 dan menempati peringkat 44 dari 139 negara. “Makroekonomi kita bagus nilainya,” ujarnya.
Adapun komponen-komponen pada GCI adalah kelembagaan, infrastruktur, kondisi makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi pasar kerja, perkembangan pasar uang, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.
Skor komponen kesehatan dan pendidikan dasar naik dari 52 menjadi 5,8 dan peringkatnya naik dari 82 ke 62. Sementara untuk pendidikan tinggi dan pelatihan skornya naik dari 3,9 ke 4,2 dan peringkatnya naik dari 69 ke 66. “Pendidikan punya kontribusi besar dalam menaikkan ranking,” katanya.
Mendiknas memerinci, perubahan peringkat GCI Indonesia terkait pendidikan pada komponen pendidikan dasar dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dasar dari peringkat 58 pada 2009-2010 naik ke 55 pada 2010-2011. Kemudian, partisipasi pendidikan dasar dari peringkat 56 ke 52. Adapun pada komponen pendidikan tinggi dan pelatihan dipengaruhi oleh partisipasi pendidikan tinggi dari peringkat 90 ke 89, kualitas sistem pendidikan dari peringkat 44 ke 40, kualitas matematika dan sains dari peringkat 50 ke 46, dan akses internet di sekolah dari peringkat 59 ke 50.
Komponen lainnya yang mempengaruhi peningkatan daya saing Indonesia adalah inovasi. Berada di peringkat 39 pada 2009-2010 naik ke 36 pada 2010-2011. Komponen ini dipengaruhi tiga faktor yaitu kualitas lembaga penelitian, kerja sama penelitian industri dengan perguruan tinggi, dan ketersediaan ilmuwan dan ahli teknik. Faktor kerja sama penelitian industri dengan perguruan tinggi memberi kontribusi kenaikan peringkat dari 43 ke 38. (agung)
Sumber: http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/9/18/daya-saing.aspx
by admin | Sep 20, 2010 | Berita
Jakarta — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mentargetkan sebanyak 10 persen siswa dari kelompok keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Target ini ditetapkan untuk menaikkan angka partisipasi kasar (APK). Ada tiga skenario yang telah dipersiapkan Kemdiknas.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menyampaikan, untuk meningkatkan akses siswa miskin dilakukan dengan memberi beasiswa BIDIK MISI bagi 20 ribu calon mahasiswa. Langkah kedua, meminta perguruan tinggi, terutama negeri, untuk memberikan tempat khusus bagi siswa miskin. “Ketiga, kami ajak perusahaan dengan memanfaatkan corporate social responsibility (CSR) untuk memotong mata rantai terlemah,” katanya seusai silaturahim Hari Raya Idul Fitri 1431 H di Kemdiknas, Jakarta, Rabu (15/09/2010).
Mendiknas mengungkapkan, jumlah siswa miskin yang dapat masuk ke perguruan tinggi pada 2008 sebanyak empat persen, sedangkan pada 2009 mencapai 6,19 persen. “Ada kenaikan dua persen dari seluruh populasi orang yang sangat miskin,” katanya.
Pada sisi lain, Mendiknas menyampaikan saat ini Kemdiknas sedang mengkaji inflasi di dunia pendidikan. Kajian ini dilakukan untuk melihat peningkatan biaya di dunia pendidikan. “Dengan kajian inflasi pendidikan kita harapkan ada policy (kebijakan) baru,” ujarnya.
Mendiknas melanjutkan, dengan kebijakan baru ini diharapkan mampu meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Mendiknas mencontohkan, pihaknya bersama pemerintah daerah bertekad pada 2011 mampu melunasi jumlah ketersediaan buku teks pelajaran di sekolah. “Kami lunasi buku SD lunas sembilan mata pelajaran, sedangkan buku SMP lunas 10 mata pelajaran, sekaligus LKS dan KKS,” katanya.
Mendiknas menyampaikan, saat ini dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah memenuhi ketersediaan tujuh dari sembilan buku mata pelajaran SD dan tujuh dari sepuluh buku mata pelajaran SMP. (agung)
Sumber: http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/9/17/inflasi.aspx
by admin | Sep 18, 2010 | Artikel, Berita
Oleh Drs. I Nyoman Wiwana, dosen PS Seni Rupa Murni
Seni lukis prasi merupakan salah satu karya seni rupa tradisional Bali, termasuk warisan budaya nenek moyang yang memiliki nilai estetika tinggi dan mempunyai karakteristik tersendiri. Bahan dasar terbuat dari daun lontar yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Seni lukis prasi yang terbuat dari daun lontar dengan gambar ilustrasi wayang di dalamnya, merupakan transpormasi dari naskah/kitab sastra, seeperti: kakawin, kidung dan sebagainya, yang ditulis atau digambar dengan menggunakan pisau khusus yang disebut pangrupak.
Untuk menyingkap rahasia maupun kekhususan dari cara pembuatan lukisan prasi, harus dikaji dan dicermati proses keseluruhan, mulai dari menyiapkan/pengolahan bahan baku, peralatan yang dipakai, teknik menulis pada daun lontar (teknik menggambar)penulisan sampai pewarnaannya.
Pengolahan Bahan
Bahan utama sebagai dasar untuk membuat gambar prasi adalah daun lontar. Istilah lontar dan rontal di Bali umumnya disamakan. Lontar adalah bentuk metatesis dari kata rontal. Kata rontal terdiri dari dua patah kata, yaitu ron dan tal. Kata ron dan tal itu termasuk bahasa Jawa Kuna yang diperkirakan sudah ada sebelum jaman Raja Balitung, awal abad ke-10. Ron artinya daun, dan tal artinya pohon. Kata rontal dan lontar itu sudah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia umum (Suwidja, 1979:1).
Dengan begitu, sebutan daun rontal dipakai untuk menyebut daun dari pihon lontar yang sebelum dipergunakan sebagai bahan tulis. Sedang setelah ia dipakai sebagai bahan tulis seperti tulisan naskah kakawin, kidung, dan gegambaran, maka ia disebut lontar. Maka muncul pula nama atau istilah yang memakai kata “Pustaka Lontar” maupun “budaya lontar”.
Untuk mengenal lebih dekat tentang bahan baku khususnya lontar di Bali, sebaiknya terlebih dahulu diketahui tentang daun lontar itu sendiri. Daun rontal sebagai bahan baku utama seni lukis prasi dihasilkan oleh pohon rontal (barrosus sundaicus), termasuk keluarga palma (palmacase) Pohon ini tumbuh di daerah tropis dengan keadaan tanah yang kering serta curah hujan yang rendah/jarang (Suwidja, 1979:2).
Kabupaten Karangasem yang terletak paling Timur pulau Bali, yang merupakan kabupaten mewilayahi lokasi penelitian ini mempunyai karakteristik seperti yang disebutkan di atas, yaitu musim kemaraunya panjang, banyak lahan yang mengalami kekeringan dan tandus. Di wilayah kabupaten Karangasem, ada dua kecamatan, yaitu kecamatan Abang dan kecamatan Kubu, yang memiliki lahan tanaman pohon rontal yang persebarannya cukup luas. Hampir semua desa-desa yang wilayahnya berbatasan dengan kedua wilayah kecamatan tersebut banyak tumbuh pohon lontar. Di antaranya, desa Datah, kecamatan Abang dan desa Kubu serta desa Tianyar yang merupakan wilayah perbatasan antara kabupaten Karangasem dengan kabupaten Buleleng. Di wilayah desa tersebut, didominasi oleh jenis tumbuhan pohon rontal dibandingkan dengan jenis tumbuhan yang lainnya. Tumbuhnya pohon rontal secara liar, tumbuh dengan sendirinya tanpa melalui pembudidayaan. Daun rontal, biasanya dijual ke tempat-tempat pembuatan seni lukis prasi oleh penduduk desa penghasil daun rontal. Salah satu di antaranya adalah desa Tenganan Pegringsingan, yang dipilih jadi lokasi penelitian ini.
Proses Pembuatan Prasi I selengkapnya
by admin | Sep 18, 2010 | Berita
Jakarta — Partisipasi sekolah siswa dari keluarga termiskin mengalami kenaikan. Berdasarkan data Susenas 2004-2009, angka partisipasi murni (APM) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah siswa dari golongan keluarga termiskin meningkat dari 49,97 persen pada 2004 menjadi 61,89 persen pada 2009.
“Anak-anak yang latar belakang ekonomi sangat miskin pun punya kesempatan untuk masuk SMP,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kemdiknas, Jakarta, Jumat (17/9/2010).
Mendiknas menyampaikan, tren kenaikan ini diikuti dengan semakin kecilnya gap APM siswa termiskin dengan siswa dari golongan keluarga terkaya. Dijelaskannya, pada 2004 gap APM siswa termiskin dibandingkan siswa terkaya mencapai 30 persen. Pada 2009, jaraknya hanya tinggal tujuh persen. “Gap-nya sudah semakin kecil dan trennya naik,” ujarnya.
Mendiknas melanjutkan, tren kenaikan partisipasi sekolah siswa miskin juga terjadi pada jenjang sekolah menengah atas (SMA). Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA 2003 siswa termiskin 23,2 persen naik menjadi 39,1 pada 2008 dan 54,3 persen pada 2009. “Intervensi bantuan operasional sekolah (BOS) memastikan kenaikan ini,” katanya.
Kenaikan ini juga diiringi dengan berkurangnya gap partisipasi sekolah siswa termiskin dan terkaya. APK SMA/SMK/MA siswa terkaya 81,7 persen pada 2003 menjadi 79,5 persen pada 2009. Gap APK siswa termiskin dibandingkan dengan siswa terkaya berkurang dari 58,5 persen menjadi 25,2 persen. Nilai penurunannya 33,3 persen.
Pada jenjang pendidikan tinggi APK siswa termiskin naik dari 0,98 persen pada 2003 menjadi 6,31 pada 2009. Adapun APK siswa terkaya tidak mengalami perubahan signifikan dari 31,3 padan 2003 menjadi 32,6 pada 2009. “Ada kenaikan, tetapi harus digenjot lagi,” ujar Mendiknas.
Adapun APM untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) tidak mengalami tren kenaikan yang signifikan. APM SD/MI siswa termiskin pada 2003 91,4 persen, sedangkan pada 2009 93,2 persen. Persentase gap antara siswa termiskin dan terkaya pun tidak mencolok. APM SD/MI siswa terkaya pada 2003 91,6 persen, sedangkan pada 2009 94,4 persen.
“Untuk urusan SD atau MI itu gap antara terkaya dan termiskin hampir tidak ada, hanya satu persen. Artinya anak-anak yang latar belakang sangat miskin maupun sangat kaya semuanya bisa masuk ke SD,” ujar Menteri Nuh. (agung)
Sumber: http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/9/17/miskin.aspx
by admin | Sep 18, 2010 | Berita
Jkt-Humas, Berdasarkan laporan berbagai pihak dan dengan pengecekan langsung di situs www.bknprofile.com, maka BKN menyatakan bahwa situs ini merupakan situs rekayasa, dan bagi pihak-pihak yang membuat situs ini untuk segera menutupnya.
Tampilan website palsu
Keberadaan situs palsu ini dimungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai pihak khususnya pada proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini terlihat dari data-data yang dilampirkan terkait usulan CPNS dari berbagai instansi yang tidak benar. Bagi semua pihak yang namanya tertera dalam list website ini untuk tidak mempercayai ataupun mengindahkan informasi yang disampaikan dalam website itu.
List CPNS dalam Website palsu
Terkait adanya situs paslu ini, kami sampaikan bahwa :
- BKN hanya menggunakan dua situs resmi yakni www.bkn.go.id dan www.sesmabkn.com
- BKN tidak pernah menampilkan setiap usulan CPNS dari setiap instansi, baik pusat maupun daerah.
- Dalam setiap proses pemberkasan hingga penetapan Nomor Identitas PNS dilakukan oleh instansi secara kedinasan.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Humas BKN Pusat Jakarta, telp. 80882815
Apabila dengan adanya situs palsu ini ternyata ada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk segera melapor kepada pihak yang berwajib/kepolisian untuk dapat segera ditindaklanjuti.
Humas BKN
Sumber: http://www.bkn.go.id/in/berita/1330-waspada-adanya-website-bkn-palsu.html
by admin | Sep 18, 2010 | Berita
JAKARTA–Semua perguruan tinggi wajib akreditasikan program studi yang dibukanya. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) memberi batas waktu bagi seluruh perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk mengakreditasi seluruh program studinya pada 2012.
”Jika tidak, mereka tak diperkenankan mengeluarkan ijazah,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal, Rabu (16/9)
Kewajiban untuk mengakreditasi program studi memang belum diberlakukan dengan tegas pada tahun ini. Sebab, kata Fasli, akreditasi perlu diberlakukan secara bertahap, dan pemerintah memberikan waktu yang cukup kepada seluruh perguruan tinggi. ”Kalau tahun ini, akreditasi hanya berbentuk imbauan, dan hanya untuk membedakan kualitas,” jelasnya.
Uji akreditasi itu direalisasikan berdasarkan PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. ”Maka dari PP itulah semua program studi, baik di perguruan tinggi negeri dan swasta harus sudah terakreditasi,” ujar Fasli.
Akreditasi nantinya dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali. Perguruan tinggi langsung meminta ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk dievaluasi.
“Enam bulan sebelum status akreditasi kedaluwarsa, perguruan tingi harus secepatnya datang untuk diuji kembali,” papar mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) itu.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemdiknas, hingga kini, ada sekitar 5.000 program studi yang belum terakreditasi. Pada tahun ini, menurut Fasli, Kemendiknas akan mengakreditasikan hampir 4.000 program studi, sementara sisanya akan dikejar pada tahun 2011.
Dengan demikian, sebelum 2012 nanti, seluruh program studi sudah terakreditasi. “Dananya 22 juta rupiah untuk akreditasi satu program studi,” jelasnya. Melihat antusiasme PT, Fasli yakin akreditasi itu akan selesai pada 2012.
Keyakinan itu juga dilihatnya dari kesiapan dana dan kinerja BAN PT sendiri. Sementara itu, Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan revisi PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengganti UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) masih di tangan wakil presiden.
Mantan Menkominfo itu mengatakan draf tersebut telah dipegang Wapres Boediono sejak Agustus lalu. Namun, pembahasan revisi masih ditunda karena jadwal keduanya padat. ”Kami sangat sibuk mengurus hari raya kemerdekaan kemarin,” jelasnya.
Selain meminta persetujuan Wapres, menurut Nuh, ia akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN dan RB), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/09/16/134927-semua-perguruan-tinggi-wajib-akreditasikan-program-studinya
