Mendiknas: Dana Pendidikan Masih Terlalu Kecil

by admin | Jun 24, 2010 | Berita

JAKARTA-MI: Sekitar 70% anggaran pendidikan habis dipergunakan untuk alokasi peningkatan gaji dan tunjangan bagi guru dan dosen.
Faktor ini yang menjadi penyebab biaya pendidikan di negara ini masih mahal kendati pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Atau senilai Rp214 triliun pada tahun ini.
Demikian Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengemukakan hal itu, usai membuka International Conference on Best Practice II, Selasa (22/6) sore, di Jakarta.
Alokasi dana bagi gaji dan tunjangan guru bakal lebih menggelembung dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin banyaknya tenaga pengajar yang memperoleh sertifikat kompetensi. Nuh mengatakan, sesuai ketentuan, guru yang memperoleh sertifikat tersebut, berhak mendapat tunjangan senilai gaji pokok.
Dia memberi gambaran, terdapat kurang lebih 2,6 juta guru di Indonesia. Jika semua guru sudah memperoleh sertifikasi, maka pemerintah wajib menggelontorkan dana tunjangan bagi mereka sekitar Rp62 triliun.
“Ini yang menyebabkan dari tahun ke tahun, anggaran pendidikan makin kurang dan otomatis biaya pendidikan tetap tinggi,” imbuhnya.
Di samping dipotong untuk alokasi tunjangan, alokasi 30% dana pendidikan yang tersisa, masih dipotong lagi untuk alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 10% atau jumlahnya berkisar antara Rp15-20 triliun.
Kemudian dipotong lagi untuk beasiswa sekitar 3,5% dan kewajiban memasukan ke kas negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) di tingkat perguruan tinggi.
Praktis, lanjut Nuh, dana pendidikan yang tersisa dari tahun ke tahun hanya berkisar sekitar 15% atau kurang lebih jumlahnya tidak jauh dari Rp100 triliun.
Padahal, lanjut Nuh, jumlah itu tidak semuanya dipegang Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi masih dibagi lagi dengan Kementerian Agama dan sejumlah instansi lain.
“Inilah yang menyebabkan kita tidak punya dana untuk hal sekedar unttuk memperbaiki sekolah-sekolah yang bangunannya hampir ambruk,” sebutnya. (Tlc/OL-9).

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2010/06/23/150888/88/14/Mendiknas-Dana-Pendidikan-Masih-Terlalu-Kecil

Kemendiknas Cari Utangan

by admin | Jun 24, 2010 | Berita

Anggaran Rp 221,4 Triliun Kurang

JAKARTA –  Anggaran pendidikan sebesar Rp 221,4 triliun belum mampu memenuhi kebutuhan program kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Untuk menutup kekurangan anggaran, Kemendiknas memilih untuk meminjam uang dari luar negeri.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Hakam Naja menganggap, tidak selayaknya Kemendiknas menentukan sikap dengan memili Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk menutupi anggaran. ”Selama ini anggaran kekurangan anggaran untuk pendidikan kami anggarkan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Menurut Hakam, keputusan untuk melakukan PHLN seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR. Pasalnya, hal itu menyangkut tentang pembayaran terhadap hutang atau pinjaman yang telah diberikan kepada kementerian terkait. ”Komisi X akan mengirim surat untuk menanyakan secara jelas tentang hal itu. Jika tidak urgent sebaiknya tak perlu berhutang hingga ke luar negeri,” tegasnya.

Wakil Mendiknas Fasli Jalal menerangkan, nomenklatur yang terungkap di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaksa Dikti untuk mencukupi gaji dosen senilai Rp 6,5 triliun. Tunjangan kehormatan dosen Rp 6,5 triliun dan pendukung manajemen sebesar Rp 400 miliar. ”Hanya untuk itu saja, sudah 18 persen dari anggaran yang ada. Maka kami putuskan dengan meminjam dari luar negeri,” tuturnya.

Kata Fasli, PHLN yang diambil Kemendiknas selama ini bukan termasuk pinjaman dengan perjanjian yang ketat. Menurut dia, yang Kemendiknas lakukan adalah meminjam dengan model pinjaman yang tidak mengikat.

Wakil Menkeu Ani Ratnawati menambahkan, dari proses anggaran rencana jangka menengah, kebutuhan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) lebih besar dari pada penerimaan pajak dan bukan pajak. ”Jadi pendapatan dikejar dengan menambah pembiayaan baru,” ujarnya.

Dengan disetujuinya ada PHLN di Kemendiknas, Ani berharap, dapat meningkatkan produktifitas negara. Yang pada akhirnya mampu mengembalikan utang negara. ”Pinjaman itu bisa jadi pilihan. Tidak membuat fiskal kita terganggu,” lanjutnya.

Menurut Ani, alasan Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) mendesain dana dari luarnegeri hanya untuk kerjasama yang tidak mengikat. Tujuan terpenting, kata Ani, menyiasaiti hibah dan pinjaman. ”Agar kegiatan dan program tetap jalan, hutang juga terbayar,” tandasnya.(nuq/jpnn)

Sumber: http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=63838

PNS Mulai Diperketat, Tak Boleh Terlambat

by admin | Jun 24, 2010 | Berita

JAKARTA–Ini peringatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sering melakukan pekerjaan sampingan, sehingga sering meninggalkan pekerjaan alias membolos. Menyusul dengan telah ditetapkannya PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yang merupakan perubahan atas PP 30 Tahun 1980.
Dalam aturan disiplin PNS itu, paling pokok adalah pendelegasian pejabat pemberi sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan. Selain itu diatur tentang ketidakhadiran PNS yang lebih diperketat.
“PNS yang suka bolos dan sering terlambat ada sanksinya. Apa saja sanksinya ada diatur semua dalam PP 53 Tahun 2010 itu,” ucap Deputi Kemenpan&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho di kantornya, Selasa (22/6).
Seorang staf biasa yang melanggar disiplin PNS, akan mendapat sanksi dari kasubag. Kesalahan kasubag dikenakan sanksi oleh kabag, kemudian naik ke kepala biro, asisten deputi, deputi, menteri, dan presiden.
“Kalau dulu pemberi sanksi hanya pimpinan tertinggi saja. Sekarang lebih dipersempit agar ruang gerak PNS dapat terpantau,” ujarnya. Mengenai fenomena PNS yang datang siang dan pulang sore, menurut Ramli, harus dipantau oleh masing-masing pejabat di instansi.
Kemenpan sudah menetapkan waktu kerja PNS sepekan itu 37,5 jam. Tergantung pengaturan instansi apakah masuk kantor Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, asalkan standar waktu minimalnya terpenuhi.
Lantas bagaimana dengan PNS yang suka berdagang di kantor, seperti menjual barang-barang di katalog” Ramli mengatakan, tergantung kebijakan instansi terkait, sepanjang itu tidak mengganggu pekerjaan bisa saja dilakukan.
“Tapi kalau di Kemenpan&RB tidak dibolehkan. Karena memang PNS itu datang di kantor untuk kerja bukan jualan. Saya yakin juga instansi lain berpikir demikian, namun mungkin tidak diketahui atasannya,” terangnya. (Esy/jpnn)

Sumber: http://metronews.fajar.co.id/read/96509/10/pns-mulai-diperketat-tak-boleh-terlambat-apalagi-bolos