M

Tentang ISI Bali

Sejarah

Pengantar

Akreditasi

Visi dan Misi

Struktur Organisasi

SAKIP

JDIH

Penghargaan

PPID

Green Metric

Pendidikan

Fakultas Seni Pertunjukan (FSP)

Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)

Pascasarjana

Program Internasional

Alumni

Formulir Mahasiswa

Penelitian

Penelitian, Penciptaan dan Diseminasi Seni dan Desain (P2SD)

Penelitian Disertasi (PDD)

Penelitian Kompetisi Nasional

Penelitian Kerja Sama

Pengabdian

Bali Citta Swabudaya (BCS)

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Pusat

Tesis dan Disertasi Aspal Kian Meluas…

Tesis dan Disertasi Aspal Kian Meluas…

Di ruang berukuran sekitar 2 x 4 meter di sebuah gang di Rawamangun, Jakarta Timur, dua laki-laki masing-masing menghadap layar komputer, salah satunya berisi permainan kartu. ”Kalau tesis, kami yang mengerjakan, tetapi disertasi nanti bos yang bikin, kami semua membantu,” tutur Oni, salah satu dari ketiganya.

Itulah praktik yang tersebar setidaknya di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar: membuatkan skripsi, tesis, dan disertasi sesuai pesanan. Ada yang jelas-jelas merupakan transaksi jual-beli biasa—sediakan judul penelitian dan uang, tesis, dan disertasi akan kami buatkan sesuai waktu—hingga praktik yang abu-abu karena masih melibatkan mahasiswa dalam pengerjaan.

Praktik seperti itu tidak sulit ditemui. Mereka beriklan di internet dan media cetak, lengkap dengan alamat dan nomor telepon serta nama yang bisa dikontak. Penelusuran di internet membawa ke lokasi seperti di atas. Isi ruangan hanya dua perangkat komputer dan beberapa kursi.

Untuk meyakinkan calon klien, ketiganya yang tampak santai dengan bersandal dan salah satunya memakai kaos oblong tanpa lengan mengklaim beberapa mahasiswa perguruan tinggi negeri di Yogyakarta dan Jakarta pernah meminta jasa mereka.

Tak jauh dari situ, di kawasan Jalan Pramuka, terselip di gang becek dan gelap di antara toko-toko pembuat stempel dan spanduk, di kios berukuran 2 meter x 2 meter, juga ditawarkan jasa pembuatan skripsi dan tesis.

”Saya hanya bisa beberapa bidang, hukum perdata tidak bisa; hukum yang ada hubungan dengan otonomi bisa. Saya tidak bisa bikin disertasi,” kata Igar (62) yang mengaku pensiunan guru SMA di Medan dan sarjana teknik mesin lulusan universitas swasta di kota yang sama.

Dia menunjukkan tesis yang baru dia selesaikan, topiknya otonomi di Papua untuk mahasiswa sebuah universitas swasta. ”Kalau sedang tidak banyak pesanan, tak sampai sebulan tesis selesai. Saya hanya perlu judul dan informasi tentang daerah yang diteliti, semua saya yang kerjakan. Pustaka bisa dari saya atau dari mahasiswa,” janjinya dan mengatakan dia hanya memahami buku berbahasa Indonesia.

Merata

Praktik subkontrak pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi bukan barang baru. Yang memprihatinkan, praktik yang menghasilkan skripsi, tesis, dan disertasi asli tapi palsu (aspal) ini meluas.

Menurut klaim para pemberi jasa, jasa mereka juga dimanfaatkan oleh mahasiswa PTN terkemuka. Pemesannya, terutama untuk tesis dan disertasi, adalah profesional, politisi, petinggi di BUMN, dan birokrat di lembaga strategis perencanaan nasional.

Tono (36), pengajar di PTN terkemuka di Jakarta, mengaku pernah menghubungkan temannya, calon notaris, yang butuh bantuan membuat tesis, dengan temannya yang dosen di PTN terkenal di Jakarta. Aan (31), magister komunikasi dari PTN ternama di Jakarta, mengaku ”mengampu” temannya dalam menyelesaikan disertasi di sebuah PTN di Jakarta.

Di Surabaya, Tria, yang mengaku magister manajemen dari PTN terkenal di kota itu, bersedia melayani konsultasi melalui internet menjelang mahasiswa ujian tesis atau disertasi. Dia dan teman-temannya sanggup membuatkan tesis dan disertasi dari bidang keilmuan apa saja, termasuk kedokteran bidang tertentu, kecuali psikologi, arsitektur, dan teknik mesin.

”Konsultan untuk teknik mesin sudah berhenti, dapat kerja lebih baik,” paparnya.

Motivasi kedua belah pihak beragam. Dari pembuat, ada yang beralasan untuk menyambung hidup, seperti pengakuan Igar. Ada yang untuk mobilisasi sosial vertikal.

”Saya mendapat jaringan teman-teman orang yang saya bantu. Dari kontak-kontak itu saya dapat pekerjaan sampai sekarang,” kata Wid, sarjana tata negara, yang tutup mulut tentang orang yang dia bantu.

Motif dari pihak pemesan juga macam-macam, mulai dari agar diangkat jadi PNS, naik pangkat, gengsi, hingga mobilisasi sosial vertikal. Ira, yang pernah menjadi peneliti biologi di PTN di Bandung, menyebut, ada dokter klinik ”menyeberang” ke bidang riset laboratorium minta dibuatkan penelitian.

Selain ingin gelar mentereng, doktor, juga untuk membuat makalah yang dibawa ke seminar di luar negeri dan agar usia kerja sebagai PNS lebih panjang. ”Untuk makalah ilmiah, nama saya dicantumkan sebagai penulis kedua karena si dokter memotong DNA saja tidak bisa, tetapi dia pesan penelitian menyangkut biologi molekuler,” tutur Ira.

Ira dan beberapa teman bersedia melakukan penelitian pesanan itu karena semangat mengembangkan ilmu sebagai peneliti tidak difasilitasi memadai. ”Bahan kimia untuk penelitian mahal sekali dan penelitian selalu berisiko gagal sehingga harus diulang,” papar Ira.

Biaya bervariasi

”Biro jasa” menawarkan dari Rp 1,5 juta untuk skripsi, Rp 3,5 juta untuk tesis, hingga Rp 35 juta untuk disertasi. ”Biaya ini murah dibandingkan dengan tempat lain,” kata Oni.

”Biaya bikin disertasi mahal soalnya harus ada yang baru.” Mahasiswa cukup menyerahkan judul yang disetujui pembimbing atau promotor, menyebut atau memberi judul buku bacaan sesuai keinginan dosen pembimbing atau tak terlibat apa pun.

”Jurnal gampang dicari di intenet,” kata Irman, teman Oni, yang mengaku adalah magister hukum PTN di Jakarta. Soal mahasiswa paham atau tidak paham isi tesis atau disertasi bukan urusan pembuat.

”Nanti kalau baca, kan, ngerti sendiri,” ujar Irman. ”Kalau mau ada diskusi, latihan tanya-jawab sebelum ujian, saya carikan orang-orangnya, tetapi tidak termasuk paket.”

Ira menyebut angka hingga Rp 150 juta untuk penelitian biologi molekuler, sementara Aan menyebut sekitar Rp 60 juta untuk pekerjaan membaca buku dan mencari jurnal, menyusun proposal dan metodologi, hingga membuatkan kesimpulan disertasi temannya.

”Saya libatkan teman yang saya bantu itu ikut baca buku, meneliti ke lapangan, dan ambil kesimpulan penelitian,” tutur Aan, magister komunikasi PTN di Jakarta. ”Terus terang, saya mulanya hanya membantu, tapi belakangan merasa kok (tindakan) ini salah.” (NMP/MH)

Sumber: http://edukasi.kompas.com

Perkembangan World Musik II

Perkembangan World Musik II

Oleh: Hendra Santosa, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar

Erwin Gutawa juga melakukannya dalam sejumlah kegiatan, antara lain bersama Aminoto Kosin  yang ini project officernya 2 Warna di RCTI. Erwin berkarya lewat album Chrisye, termasuk album Badai Pasti Berlalu. Erwin memakai alat musik tradisi, antara lain saluang dari Padang yang juga dimainkan oleh pemain Padang asli, didukung gendang Bali-nya Kompiang Raka di pergelaran Chrisye di JHCC awal tahun ini. Penggalian musik etnik Indonesia menurut Erwin merupakan hal penting, karena rasanya agak mustahil kita memainkan musik diatonis sebaik musisi penemunya, dalam hal ini orang Barat. Itu pula sebabnya, sewaktu Karimata mau berangkat ke North Sea Jazz Festival tahun 1987, Karimata perlu mempersiapkan diri melatih lagu fusion komposisi sendiri yang merupakan eksplorasi musik Barat dan etnik Indonesia, tapi memakai instrumen konvensional macam keyboards, bas, gitar, drum dan saxophone. Erwin beranpendapat bahwa eksplorasinya dalam album Jezz Karimata. Artinya Karimata Etnik,  sebuah band wakil ke North Sea Jazz tahun 1987. Karimata akhirnya merekam reportoar eksperimennya itu pada tahun 1988-1989, dengan bintang tamu musisi jazz dari GRP (Amerika), antara lain Lee Ritenour, Bob James, Dave Grusin, Phil Perry dan sejumlah nama tenar lainnya. Eksperimen Karimata pada saat itu terasa masih mentah, karena merupakan bagian dari persiapan ke North Sea saja. Tapi hal tersebut malah membuat kejutan, karena direspons positif oleh musisi dan gitaris Amerika sekaliber Lee. Dia memaminkan komposisinya berbasis musik Dayak. Arranger ini lantas berpendapat, idealnya melakukan eksplorasi memadukan musik Barat – Timur tak hanya lewat alat musik daerah aslinya, tapi juga bisa dimainkan lewat alat musik Barat, tapi ‘soulnya’ tetap dapat. Hal ini bisa didengar lewat album Yani, atau Kitaro. Mudah-mudahan hal yang sama juga terdengar waktu orang menikmati album Jezz Karimata untuk lagu Sing Ken-ken, Take Off to Padang atau yang bernuansa Sunda, Pady Field.

Perkembangan World Musik II selengkapnya

Wayang Kamasan I

Wayang Kamasan I

Oleh Drs. I Nyoman Nirma, Dosen PS Seni Rupa Murni

Desa Kamasan

Desa kamasan diperkirakan sudah  ada sejak pemerintahan raja-raja Bali Kuno.  Hal ini dibuktikan dengan hadirnya nama ‘kamasan’ dalam prasasti Anak Wungsu yang bertahun Saka 994 (1072 M) berarti benih yang bagus.  Kamasan merupakan desa kecil di Kabupaten Klungkung, Bali yang berjarak 42 kilometer ke timur kota Denpasar. Desa ini dikategorikan sebagai desa kecil karena wilayah dukungannya yang hanya seluas 249 hektar dengan jumlah penduduknya hanya sekitar 3.400 jiwa yang tersebar dalam 10 banjar adat atau 4 dusun desa dinas.  Desa Kamasan terhampar memanjang dari utara ke selatan dengan batasan-batasan sebagai berikut: di sebelah utara Desa Giliran; di sebelah selatan Desa Gelgel; disebelah Timur Desa Tangkas; disebelah barat Desa Jelantik.

Diwilayah Desa Kamasan  terdapat sungai Hee  sebagai anak sungai Unja yang mengalir sepanjang hari diperbatasan desa Kamasan. Kehadiran sungai ini menyebabkan sebagian matapencaharian masyarakanya adalah bertani.  Masyarakat desa Kamasan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sebagai mata pencaharian sampingan.  Ini terjadi karena luas tanah pertanian  yang ada di desa ini tidak begitu banyak dan mereka kebanyakan bukanlah pula para petani pemilik sawah.   Pekerjaan-pekerjaan sampingan  yang dilakukannya antara lain: pedagang, buruh, pertukangan (pande besi, mas, perak, tembaga, tukang kayu dan pelukis wayang) dan lain-lain.  Dalam perkembangan selanjutnya, pekerjaan yang semula merupakan pekerjaan sampingan berubah menjadi pekerjaan pokok karena  hasil yang diperoleh cukup baik.  Bahkan tidak jarang pekerjaan petani ditinggalkannya beralih ke pekerjaan melukis wayang dan pande perak.    Dalam data statistik penduduk dikantor Kepala Desa Kamasan menunjukan bahwa warga yang paling banyak melakukan pekerjaan  melukis wayang  adalah dari Desa Sangging.  Para pelukis terdiri dari pria dan wanita, mulai dari anak-anak, orang muda, hingga orang tua.  (Bagus DKK, 1981:10)

Di Tahun 2003 Monografi Desa Kamasan  mencatat tiga dusun di wilayah yang dimaksud kini tumbuh tiga jenis industri rumah tangga utama. Selain menggeluti  lukisan wayang, juga ada kerajinan perak dan emas, industri kerajinan kuningan dan selongsong peluru.

Desa Kamasan merupakan induk seni lukis wayang purwa di Bali.  Sejarah mencatat, desa Kamasan turut mewarnai perjalanan perkembangan seni lukis Bali. Desa ini bahkan dikenal sebagai “gudang”-nya karya seni lukis wayang klasik, hasil torehan para seniman yang terdiri dari warga kampung itu sendiri.

Wayang Kamasan I selengkapnya

Nilai Ekonomi Selembar Ijazah Palsu

Nilai Ekonomi Selembar Ijazah Palsu

Motivasi ekonomi yang bertemu dengan sikap pragmatis dan lemahnya pengawasan telah memicu berbagai praktik tidak terpuji mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Sekitar lima tahun lalu, pemberitaan media diramaikan kasus terbongkarnya institut ”abal-abal” yang mengaku berafiliasi dengan sejumlah perguruan tinggi luar negeri yang sebenarnya adalah praktik menjual gelar akademik palsu.

Praktik penjualan gelar sarjana hingga doktor oleh institut tersebut telah dilakukan sejak tahun 1990-an. Hingga ditutup pada tahun 2005, institut jadi-jadian tersebut telah banyak menelan korban dari kalangan pejabat, pegawai negeri sipil, hingga artis.

Dunia pendidikan Tanah Air sudah lama mengenal fenomena ijazah palsu. Ijazah palsu ini meliputi pemberian gelar palsu tanpa kewajiban menempuh pendidikan akademik semestinya hingga ijazah yang dihasilkan dari jual beli tugas akhir semacam skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Hasil pengumpulan pendapat pada pertengahan September ini menunjukkan, sebagian besar responden (54,0 persen) menyatakan pernah mengetahui tawaran pembuatan skripsi/tesis baik secara terang-terangan ataupun terselubung. Sebanyak 57,4 persen responden juga menengarai praktik pembuatan skripsi/tesis/ijazah palsu kini semakin parah.

Saat ini, jasa ”membantu” menyusun skripsi/tesis tidak lagi ditawarkan secara sembunyi-sembunyi, tetapi secara terang-terangan melalui media cetak, dunia maya melalui internet, hingga iklan di seputar kampus. Selain itu, pengalaman pribadi sekitar seperempat responden yang pernah menyusun skripsi/tesis menyatakan, mereka juga mendapat bantuan dalam menyusun skripsi, baik sebagian maupun seluruhnya.

Dari penilaian responden, tampak alasan terbesar yang melatarbelakangi bisnis pembuatan tugas akhir tersebut adalah motivasi ekonomi untuk mendapat penghasilan lebih (40,6 persen responden). Alasan berikut (22,9 persen) karena mahasiswa masa kini lebih menyukai kepraktisan dalam membuat tugas akhir dan menganggap hal itu sebagai ”biasa”.

Dua alasan berikut adalah faktor sulitnya menyusun skripsi dengan standardisasi yang ditetapkan kampus, dan pada sisi lain didukung longgarnya pengawasan akademik yang diterapkan oleh pihak kampus.

Faktor pendorong

Mengapa masyarakat, terutama di dunia pendidikan, sangat ”tergila-gila” gelar akademik dan melakukan perbuatan yang termasuk kategori korupsi tersebut?

Fakta menunjukkan, dunia kerja Tanah Air masih menempatkan bukti formal capaian pendidikan melalui ijazah, terutama ijazah pendidikan tinggi. Dalam setiap proses perekrutan pegawai baru di lembaga pemerintah ataupun swasta, saringan pertama selalu soal administrasi bukti kelulusan, lengkap dengan peringkat nilai dan asal kampus.

Penjaringan tahap ini saja sudah akan menentukan apakah calon pegawai bakal dipanggil tes berikutnya atau tidak. Setali tiga uang pada sistem kenaikan pangkat dan jabatan pegawai.

Untuk naik ke jabatan lebih tinggi, syarat utama adalah tingkat pendidikan, baru seleksi kemampuan. Meski demikian, opini dari jajak pendapat ini yang 60,5 persen di antaranya pekerja di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta cenderung meragukan pandangan tersebut.

Bagian terbesar responden meyakini, dalam bekerja, bukti formal ataupun kemampuan-keterampilan sama pentingnya (39,1 persen) dan yang menyatakan kemampuan saja yang terpenting dalam pekerjaan sebanyak 28 persen. Sementara sepertiga responden sisanya (30,4 persen) mengakui ijazah masih menjadi faktor terpenting dalam dunia kerja.

Responden berlatar belakang pekerjaan guru, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, bahkan pensiunan tampak kuat menyuarakan pendapat pentingnya ijazah. Hanya responden dari kalangan wiraswasta/usahawan yang sedikit lebih memboboti kemampuan sebagai yang terpenting.

Dalam jajak pendapat ini juga tergambar ketidaksesuaian antara pendidikan dari tingkat terakhir yang telah ditempuh dan pekerjaan yang ditekuni. Separuh responden (50,4 persen) mengaku pekerjaan yang mereka tekuni sesuai dengan pendidikan yang mereka jalani.

Namun, proporsi yang menyatakan kurang sesuai juga cukup besar, mencapai 14 persen, bahkan yang menyatakan tidak sesuai ada sepertiga bagian responden. Responden dengan pekerjaan PNS, karyawan swasta, dan guru adalah kelompok responden yang mengaku yakin dengan kesesuaian pendidikan dan pekerjaannya. Adapun kelompok wirausaha dan kalangan ibu rumah tangga menjadi kelompok yang merasa berprofesi di luar keahlian semula.

Sanksi

Lemahnya peranan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan kalangan dunia pendidikan sendiri (termasuk peserta didik), menurut responden adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini. Tudingan kepada sistem pendidikan, termasuk perekrutan dunia kerja yang berorientasi ijazah, justru hanya dituding oleh bagian kecil responden.

Artinya, persoalan ”aktor” lebih dominan daripada ”peraturan”. Bagaimanapun, perilaku mahasiswa atau peserta didik yang enggan bersusah payah belajar dan menyelesaikan tugas akhir—mudah ditebak—bakal menelurkan sikap koruptif dalam pekerjaan di kemudian hari. Tanpa pemberian sanksi berefek jera bagi pelaku tidak mungkin menghentikan anomali dunia pendidikan ini.

Menurut publik, sepatutnya diterapkan sanksi bagi penjual ataupun pengguna yang terlibat dalam praktik pembuatan tugas akhir. Bagian terbesar responden (40,6 persen) lebih menyetujui sanksi pidana ketimbang sanksi akademik atau administratif.

Sanksi akademik berupa pembatalan kelulusan juga menjadi usulan 20 persen responden. Kekhawatiran masyarakat akan kerugian yang ditimbulkan dari praktik pembuatan tugas akhir tersebut tentu dapat dimaklumi. Masyarakat mencemaskan generasi penerus yang bakal menjaga dan membangun negeri ini.

Apakah yang bisa diharapkan dari generasi muda yang pemalas, berpikir pragmatis, dan cenderung koruptif ketika menghadapi setiap tantangan pembangunan yang semakin kompleks? (Palupi Panca Astuti, Litbang Kompas)

Sumber: http://edukasi.kompas.com

Alur Perkembangan Kebudayaan Bali IV

Alur Perkembangan Kebudayaan Bali IV

Oleh: Hendra Santosa, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar

4. Zaman Raja-raja Bali Kuno

Ditemukannya prasasti yang tertua di Bali yang berangka tahun 804 Saka, mulailah ada keterangan tentang Bali dari dalam (Bali). Prasasti tersebut disebut dengan Prasasti Sukawana yang berisi tentang perkenan raja bagi para biksu yaitu bhiksu Siwakangsita, Siwanirmala dan Siwaprajna, untuk mendirikan asrama dan penginapan di daerah perburuan di bukit Kintamani. Prasasti tersebut memberikan keterangan tentang alat-alat musik yang termuat dalam lembar 2.a baris kedua yaitu parsangkha (orang-orang yang meniup Sangka), parpadaha (orang-orang yang menabuh kendang), balian (penonton), pamukul (penabuh gamelan). Prasasti ini tidak menyebutkan nama raja tetapi menyebutkan sebuah kota (keraton) yaitu Singamandawa dan beberapa senapati pejabat tinggi pemerintahan seperti Senapati Sarbwa, Senapati Digangga, Senapati Danda, dan beberapa pejabat rendahan. Prasasti lainnya yaitu prasasti Bebetin A I sama dengan prasasti Sukawana yang tidak menyebutkan nama raja melainkan keraton yang disebut dengan panglapuan di Singamandawa, menyebutkan tentang instrumen musik pada lembar 2 b, no 5 tertulis pamukul (penabuh gamelan), pagending (pesinden), pabunying (penabuh angklung),  papadaha (penabuh Kendang), parbhangsi (peniup Suling besar), partapukan (perkumpulan openg), parbwayang (dalang).

Menurut kronologi sejarah Bali, yang paling awal dan paling tua menyebut nama raja adalah Sri Kesari Warmadewa (835-837) dengan mengeluarkan 3 buah prasasti. Prasasti yang paling penting dan akan dibahas dalam sub bab kemudian adalah prasasti Blanjong yang didalamnya terdapat kata bheri yang diartikan sebagai alat bunyi-bunyian perang (gendang perang). Kemudian berselang dengan munculnya nama Sang Ratu Ugrasena (837-864 S). Dalam Purana Balidwipa, Sri Ugrasena bergelar Sri Ugrasena Warmadewa (864 S). Ugrasena mengeluarkan 8 prasasti dan empat buahnya mengungkap tentang pajak (tikasan) pemain gamelan, pajak peniup sangka sebesar dua piling.

Pada masa pemerintahan Sri Gunapriya Dharmmapatni yang merupakan putri dari Mpu Sendok dan Maharaja Sri Dharmmodhayana Warmadewa (911-923 S), mengeluarkan 10 buah prasasti. Empat buah prasastinya memuat tentang pengaturan kesenian dan membedakan pertunjukan puri dan pertunjukan ambaran, juga disebutkan tentang tikasan parsangkha atau pajak bagi peniup sangkha, yang termuat dalam prasati Buwahan A yang bertahun 916 S.  Pada masa pemerintahannya telah terjalin suatu hubungan politik dan keluarga antara Bali dan Jawa Timur.

Alur Perkembangan Kebudayaan Bali IV Selengkapnya

Loading...